Pola Pengumpulan, Distribusi & Pendayagunaan Zakat

a) Pola Pengumpulan Zakat

• Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat. Melainkan hanya berfungsi sebagai Motivator, Regulator, dan fasilitator dalam pegumpulan zakat.
• Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.
• Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui conter zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, danpembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

b) Pola Pendistribusian Zakat

a) Pengertian Pola
Pola adalah gambaran yang di pakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang di pakai sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia.

Pola pendiatribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzzaki kepada mustahik dengan melalui amil.

b) Macam-macam Pola Pendistribusian Zakat
kalau kita melihat pengelolan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian di aplikasikan pada kondisi sekarang . Kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni bantuan sesaat (pola tradisonal/konsumtif) dan pemberdayaan (pola kontemporer/produktif.

• Pola Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat)
Pola tradisioanl yaitu penyaluran batuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik.

• Pola Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)
Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis.

c) Pola Pendayagunaan Zakat
a) Pengertian Pola dan Pendayagunaan
“Pola” dalam kamus besar bahasa Indonesi artinya sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan “Pendayagunaan” adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugs dengan baik.
Pola pendaygunan zakat adalah cara/sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan dengn tuntunan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syari’at, pesan dan kesan ajaran islam.


b) Sasaran Pendayagunaan Zakat
Allah SWT menetapkan delapan golongan mustahik (asnaf Mustahik). Terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.
klasifikasi golongan mustahik dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu : kelompok permanen dan kelompok temporer.
• kelompok pemanen : fakir, miskin,amil, dan muallaf. Empat golongan mustahik ini diasumsikan akan selalu ada diwilayah kerja organisasi pengelolaan zakat dan karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu peneriam berganti-ganti.
• Kelompok temporer : riqob, ghorimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Empat golongan mustahik kini diasumsikan tidak selalu da diwilayah kerja suatu orgaisasi pengelolaan zakat.


kelompok manajemen dakwah

Read More

JURNAL OPZ

A. Pengertian Jurnal
Apabila transaksi-transaksi langsung kita catat ke dalam buku besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mendebit dan mengkredit sangatlah besar. Kesalahan ini bisa berupa.Mencatat dalam rekening yang salah atau pun mencatat dalam rekening yang besar .Tetapi letaknya salah, untuk menghindari kemungkina terrebut di buatlah jurnal.

B. Fungsi jurnal
Secara umum.Ada 3 funsi jurnal yaitu:

1. Fungsi analisis, menganalisis rekening mana yang di debit dan mana yang di kredit.
2. Fungsi pencatatan, mencatat transaksi dan keterangannya.
3. Fungsi historis, setiap transaksi di catat secara kronologis .

c. Langkah-langkah untuk menjurnal

1. Tanggal: di tulis dengan tahun, bulan, dan tanggal secara berurutan.
2. Keterangan: di tulis nama rekening yang akan di debitkan terlebih dahulu pada sisi kiri, sedangkan nama rekening yang akan di kreditkan di tulis pada garis berikutnya sisi kanan.
3. Ref: referenri, di tulis dengan nomor Rekening.Buku besar.
4. Debit atau kredit: di tulis dengan jumlah uang, sesuai dengan bukti transaksi.

Read More

BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Syariah

Di indonesia, sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah sebenarnya telah dipraktikan dan melembaga sejak lama bila kita melihat kembali ke belakang, sesungguhnya masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi srariah bahkan jauh sebelum system kapitalis dikenal oleh bangsa ini. Mereka mengenal system perekonomian islam melalui para pedagang islam Eropa pada abad ke-17. jejaknya masih kita lihat di pedesaan, dimana praktik bagi hasil dalam pertanian antara pemilik lahan dan petani dan penggarap masih tetap berlangsung.

Dalam perkembangannya, bahkan sempat memiliki peran secara nasional, terbukti dengan terbentuknya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1909. yang terbentuk untuk menandakan sikap perlawanan masyarakat pada saat itu terhadap colonial Belanda.

Secara nasional, pada saat ini, perkembangan ekonomi syariah sangat di warnai oleh perkembangan bank-bank Syariah yang di awali dengan terbentuknya BPRS-BPRS yang ada. Hal itu dimulai dengan terbentuknya 3 BPRS di Bandung, yaitu PT. BPRS Berkah Amal Sejahtera, PT BPRS Dana Mardatilah, dan PT BPRS Amanah Rabbaniah. Selain itu, juga berdiri kemudian PT. BPRS Hareukat di Nangroe Aceh Darussalam. Setelah barulah PT Bank Muamalat Indonesia yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 yang menjadikan mereka sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan (menerapkan) prinsip-prinsip Syariah.

Dengan perkembangan yang terus-menerus terjadi, perkembangan pembentukan lembaga-lembaga ekonomi syariah semakin meningkat . hal ini seiring jalan dengan tanggapan masyarakat yang sangat positif dengan keberadaan lembaga tersebut. dengan perkembangan tersebut,hingga tahun 2006 sudah berdiri 3 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan !)% Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
Kesemarakan perkembangan perbankan syariah nasional juga diikuti dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dan kegiatan ekonomi yang diidentifikasikan sebagai kesesuaian dengan prinsip syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di luar sector perbankan yang layak kita catat adalah perkembangan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang di berbagai daerah menjadi penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah.

BPRS (Bank Perkreditan Syariah)

Skala boleh kecil, tapi kalau soal hasil jangan di remehkan. Itulah yang ditunjukan oleh tingkat bagi hasil deposito di Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bahkan menurut ketua umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Wahyu Dwi Agung, tingkat bagi hasil deposito per bulan di BPRS dapat mencapai angka 15 hingga 16 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah persentase yang dilakukan oleh bank-bank konvensional.

Hal ini juga bisa kita lihat pada BPRS Ariyah Jaya, Depok, menyatakan, bagi hasil deposito yang ditawarkan oleh BPRS yang dikelolanya bisa lebih tinggi dari itu. Hasil deposito bagi hasil bergantung pada hasil pendapatan yang masuk secara keseluruhan ke perusahaan. Namun dapat dirata-ratakan, antara 16 sampai 18 persen.

Banyak kelebihan yang dimiliki oleh BPRS bila dibandingkan dengan bank umum, khususnya dalam pendekatan kepada nasabah. Pendekatan kepada nasabah yang diterapkan sangat personal. Menyederhanakan prosedur bagi nasabah yang hendak melakukan atau menggunakan jasa. Seperti misalnya, dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan. Persyaratan yang diajukan kepada nasabah tetap ada tetapi tidak perlu serumit dengan bank-bank umum. Hal ini agar terbina hubungan baik antara bank dengan debitornya. Karena disinilah kekuatan dari lembaga-lembaga dapat bertahan, yaitu dengan mengandalkan kepercayaan yang terjalin antara kedua belah pihak.




Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Kalau ingin melihat pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam arti sebenarnya, maka lihatlah kiprah BMT. Dari pedagang pecel, bakul sayur sampai took-toko kelontong, sembako, atau kios sepatu berukuran sedang atau kecil telah bermitra dengan BMT. Mereka dapat memperoleh pendanaan murah lagi berkah dari lembaga keuangan syariah mikro yang kini jumlahnya ditaksir 3000-an tersebar di seluruh Indonesia.

Peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada bergeraknya roda perekonomian kecil, jelas riil (nyata). Sementara perbankan dililit dengan 'lemak' dana yang tak mampu disalurkan, BMT langsung masuk ke pengusaha. Tapibukan itu saja nilai strategis dari BMT. Satu yang paling Istimewa, BMT juga menjadi agen pengembangan dan penyantun masyarakat papa.

Kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan modal dan belum bisa memberikan pengembalian plus bagi hasil, tak menghalangi mereka untuk menyalurkan dana. Dana yang diberikan kepada mereka kurang dari Rp 200.000 untuk masing-masing penerima yang masuk dalam kategori Qardhul hasan.

Walaupun begitu, kaum dhuafa penerima program qardhul hasan ini mereka pantau secara khusus. Calon-calon penerima fasilitas tersebut dibimbing keagamaan. Setelah itu, manajemen inset baru menyaring mereka untuk mengetahui siapa yang layak menerima. Mereka yang menerima dana itu, adalah mereka yang mengikuti pengajian dan telah menunjukan sikap yang amanah.

Selain itu, ada juga program pembagian bantuan kepada para fakir miskin. Biasanya yang diberikan adalah bahan-bahan makana pokok yang sehari-hari mereka butuhkan untuk bertahan hidup seperti beras. Hal ini dilakukan untuk melakukan fungsi BMT selain sebagai lembaga ekonomi juga sebagai lembaga Baitul Mal yang berfungsi sosial. Dana sepenuhnya diambil dari dana Infaq, shadaqoh, zakat maupun sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada hartawan atau pengguna BMT yang menyisihkan dananya untuk amal setelah mereka puas menggunakan fasilitas BMT.

Read More

Organisasi Penyelenggaraan dan Perencanaan Operasional

A. Organisasi Penyelenggaraan
Perlu dijelaskan terlebih dahulu, Penyelenggaraan Haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama yang dalam pelaksanaan sehari-hari, secara structural dan teknis fungsional, dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaran Haji (Ditjen BIPH) dengan dua unit teknis yaitu Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah (Dtyanhum) dan Direktorat Pembinaan Haji (Ditbina Haji).dalam perkembangan terakhir, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005, Ditjen BIPH direkstruturisasi menjadi dua unit kerja eselon I, yaitu Ditjen Bimbingan Islam dan Ditjen Penyelenggaraaqn Haji dan Umroh (Ditjen PHU). Dengan demikian, mulai operasional haji tahun 2007 peleksana teknis penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah Ditjen PHU.

Jenjang eselon pada struktur organisasi birokrasi Ditjen PHUterdiri dari eselon I (Direktur Jendral PHU), eselon II (Direktur), eselon III (Bagian dan Sub Direktorat) dan eselon IV (Seksi dan Sub Bagian) serta didukung oleh staff pelaksana yang jumlahnya bervariasi untuk masing-masing unit kerja. Disamping itu, sepertiu halnya pada Direktorat lain, juga terdapat satu unit eselon IV, yaitu sub bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan pengolahan data, penyusunan laporan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.




Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sekretariat Ditjen PHU, Mempunyai tugas pelayanan teknis dan administrative bagiu seluruh satuan organisasi dilingkungan Ditjen PHU.
2. Direktorat Pembi9naan Haji, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dtjen PHU dibidang Pembinaan Haji, termasuk pembinaan di bidang penyuluhan haji, bimbingan jama'ah dan petugas haji, pembinaan Kelompoik Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan paskan haji serta jama'ah haji khusus dan umrah.
3. Direktorat Pelayanan Haji mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen PHU dibidang Pelayana Haji dan Umrah, termasuk didalamnya penyiapan dokumen, perbekalan, penyelenggaraan perjalanan, pengelolaan akomodasi, pengendalian haji dan umrah serta ibadah haji khusus.
4. Direktorat Pengelolaan BPIH dan system Informasi Haji, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen PHUdalam bidang tugas melaksanakan pembinaan perbendaharaan, penelaahan, penerimaan, penyempurnaan, pembayaran, pembukuan, rokonsiliasi, pengarsipan serta pelaporan keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan dan BPIH dan pelaksanaan pengembangan siistem informasi haji.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa unit teknis mempunyai fungsi sebagai penaggung jawab (leading sector) dalam penyelenggaraan haji dan telah mendapat delegasi wewenang dalam hal fungsi perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis penyelenggaraan haji pada satuan unit kerja Direktorat Pelayanan Haji (Ditjen Haji), Direktorat Pembinaan Haji (Ditbina) dan Direktorat pengelolaan BPIH dan system Informasi Haji. Untuk pelaksanaan koordinasi didaerah dan di arab Saudi, maka di masing-masing daerah ditetapkan struktur penyelenggaraan haji sebagai berikut :
1. koordinator penyelenggaraan ibadah haji propinsi adalah Gubernur, dan pelaksanaan sehari-hari oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama propinsi selaku kepala staff.
2. Koordinator Penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten atau kota madya adalah Bupati atau Walikota dan pelaksanaan sehari-hari oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
3. Koordinator penyelenggaraan ibadah haji di arab Saudi adalah kepala perwakilan RI di Bantu oleh Konsulat Jenderal RI Jeddah sebagai Koordinator Harian.sementara pelaksana sehari-hari adalah staff teknis urusan haji pada Konsulat Jenderal RI Jeddah.

Organisasi terkecil dalam penyelanggaraan ibadah haji adalah kelompok terbang (Kloter), yaitu sekelompok jama'ah haji yang jumlahnya sesuai dengan jenis dan kapasitas pesawat yang digunakan. Dalam setiap kloter ditunjuk petugas operasional yang menyertai jama'ah haji sejak diasrama haji, di arab Saudi sampai kembali ketanah air, yang terdiri dari unsure pemandu haji (TPIHI) yang juga berfungsi sebagai ketua kelompok terbang, pembimbing ibadah (TPIH), kesehatan (TKHI), ketua rombingan yang membawahi empat regu dan ketua regu yang membawahi sepuluh orang jama'ah haji. Mulai musim haji tahun 2009 petugas kloter ini dirampingkan menjadi TPIHI sebagai ketua kloter dan TKHI, sedangkan fungsi TPHI dirangkap oleh ketua kloter. Prinsip dasar pengelompokan dalam organisasi kloter adalah dengan memperhatikan status mahram (hubungan keluarga), rombongan, keluarga, bimbingan, domisili/wilayah tempat tinggal danb jenis pelayanan yang dipilih oleh jama'ah haji.




Selama operasional haji, meliputi pemberangkatan jamaah haji dari asrama emberkasi ke arab Saudi sampai dengan pemulangan haji dari Jeddah dan kedatangannya di emberkasi asal, maka dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) emberkasi/Debarkasi yang berfungsi sebagai pelaksana operasional yang melibatkan instansi terkait yang terdiri dari PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi. Pengendalian penyelenggaraan haji di tanah air dan di arab Saudi di lakukan leh menteri agama, sedangkan teknis pengendalian operasional haji dilakukan oleh panitia penyelenggaraan ibadah haji ditingkat pusat, sedangkan pelaksana oprasional sesuai dengan ruang lingkup daerah tugasnya.

B. Perencanaan Operasional Penyelenggaraan Haji Indonesia
Pelunasan biaya pendaftaran haji dibatasi waktunya, itu dimaksudkan untuk mendapatkan data riil jumlah calon jama'ah haji yang terdaftar dan ini merupakan dasar bagi perencanaan penyelenggaraan operasional haji secara keselurahan pada tahun yang bersangkutan seperti penyiapan angkutan, pemondokan, obat-obatan, petugas, penyiapan paspor, penyusunan jadwal penerbangan haji, sehingga seluruh calon jema'ah haji yang terdaftar dapat diterbangkan ketanah suci dan dapat melaksanakan wukuf.

Mengapa pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak menganjurkan mabit terlebih dahulu dimina pada tanggal 8 dzulhijah ??
Karena jema'ah haji Indonesia jumlahnya banyak, sehingga ada kesulitan dalam mengatur mabit pada tanggal 8 dzulhijah, jadi kemaslahatan jema'ah haji Indonesia, maka tidak harus mabit dimina pada tanggal 8 dzulhijah. Hal ini tidak mengurangi sahnya ibadah haji.



Begitu juga dengan pemondokan sebelum diberangkatkan, jema'ah ahji perlu ditampung diasrama haji embarkasi. Ini dimaksudkan karena pada masa pemberangkatan haji embarkasi berfungsi sebagai tempat proses palayanan C.I.Q dan cekin bagi calon jama'ah haji sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan penimbangan barang bawaan, kemigrasian, kegiatan pemeriksaan kesehatan, penerimaan paspor haji, ticket pesawat, gelang, masker, dan living kost (biaya hidup di Arab Saudi) serta pemntapan manasik haji, disamping untuk memberikan waktu istirahat bagi calon atau jema'ah haji.

Adapun organisasi petugas operasional yang menyertai jema'ah haji terdri dari satu orang team pemandu haji Indonesia (TPHI) dua orang team pembimbing ibadah haji Indonesia (TKHI) yang terdiri dari satu orang dokter dan satu orang paramedic.

Selain itu, pesawat yang digunakan pun adalah hal penting dalam perencanaan operasional. Oleh karena itu, sejak tahun 1991 departemen agama telah menetapkan rencana dan spesifikasi angkutan haji minimal buatan tahun 1980. namun demikian, sebagian besar pesawat haji yang digunakan adalah produksi diatas tahun 1992.


penulis : kelompok Manajemen Dakwah

Read More

Strategi Dakwah

A. PENGERTIAN STRATEGI DAKWAH
Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan management untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencpai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana tekhnik (cara) operasionalnya.
Dengan demikian strategi dakwah merupakan perpaduan dari perencanaan (planning) dan management dakwah untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam mencapai tujuan tersebut strategi dakwah harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara tekhnik (taktik) harus dilakukan, dalam arti kat bahwa pendekatan (approach) bias berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.
Untuk mantapnya strategi dakwah, maka segala sesuatunya harus dipertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dalam rumus Lasswell, yaitu:
* Who? (Siapa da'i atau penyampai pesan dakwahnya?)
* Says What? (Pesan apa yang disampaikan?)
* In Which Channel? (Media apa yang digunakan?)
* To Whom? (Siapa Mad'unya atau pendengarnya?)
* With what Effect? (Efek apa yang diharapkan?)

Pertanyaan "efek apa yang diharapkan" secara emplisit mengandung pertanyaan lain yang perlu dijawab dengan seksama. Pertanyaan tersebut, yakni :
> When (Kapan dilaksanakannya?)
> How (Bagaimana melaksanakannya?)
> Why (Mengapa dilaksanakan demikian?)

Tambahan pertanyaan tersebut dalam strategi dakwah sangat penting, karena pendekatan (approach) terhadap efek yang diharapkan dari suatu kegiatan dakwah bisa berjenis-jenis, yakni :
> Menyebarkan Informasi
> Melakukan Persuasi
> Melaksanakan Instruksi.

B. PENTINGNYA STRATEGI DAKWAH
Pentingnya strategi dakwah adalah untuk mencapai tujuan, sedangkan pentingnya suatu tujuan adalah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus perhatian dari ahli dakwah memang penting untuk ditujukan kepada strategi dakwah, karena berhasil tidaknya kegiatan dakwah secara efektif banyak ditentukan oleh strategi dakwah itu sendiri.
Dengan demikian strategi dakwah, baik secara makro maupun secar mikro mempunyai funsi ganda, yaitu :
a. Menyebarluaskan pesan-pesan dakwah yang bersifat informative, persuasive dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal.
b. Menjembatani "Cultur Gap" akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilaii-nilai dan norma-norma agama maupun budaya.
Bahasan ini sifatnya sederhana saja, meskipun demikian diharapkan dapat menggugah perhatian para ahli dakwah dan para calon pendakwah yang sedang atau akan bergerak dalam kegiatan dakwah secara makro, untuk memperdalaminya.
Jika kita sudah tau dan memahami sifat-sifat mad'u, dan tahu pula efek apa yang kita kehendaki dari mereka, memilih cara mana yang kita ambil untuk berdakwah sangatlah penting, karena ini ada kitannya dengan media yang harus kita gunakan. Cara bagaimana kita menyampaikan pesan dakwah tersebut, kita bias mengambil salah satu dari dua tatanan di bawah ini :
a. Dakwah secara tatap muka (face to face)
- Dipergunakan apabila kita mengharapkan efek perubahan tingkah laku (behavior change) dari mad'u.
- Sewaktu menyampaikan memerlukan umpan balik langsung (immediate feedback).
- Dapat saling melihat secara langsung dan bisa mengetahui apakah mad'u memperhatikan kita dan mengerti apa yang kita sampaikan. Sehingga umpan balik tetap menyenangkan kita.
- Kelemahannya mad'u yang dapat diubah tingkah lakunya relative, sejauh bisa berdialog dengannya.
b. Dakwah melalui media.
- Pada umumnya banyak digunakan untuk dakwah informatife.
- Tidak begitu ampuh untuk mengubah tingkah laku.
- Kelemhannya tidak persuasive
- Kelebihannya dapat mencapai mad'u dalam jumlah yang besar.

C. PERANAN DA'I DALAM STRATEGI DAKWAH
Dalam strategi dakwah peranan dakwah sangatlah penting. Strategi dakwah harus luwes sedemikian rupa sehingga da'i sebagai pelaksana dapat segera mengadakan perubahan apabila ada suatu faktor yang mempengaruhi. Suatu pengaruh yang menghambat proses dakwah bisa datang sewaktu-waktu, lebih-lebih jika proses dakwah berlangsung melalui media.
Menurut konsep A.A Prosedure, bahwa dalam melancarkan komunikasi lebih baik mempergunakan pendekatan, apa yang disebut A-A Proceedure atau From Attention to Action Procedure yang di singkat AIDDA. Lengkapnya adalah sebagai berikut :
A Attention (Perhatian)
I Interest (Minat)
D Desire (Hasrat)
D Decision (keputusan)
A Action (Kegiatan)
Maknanya :
# Proses pentahapannya dimulai dengan membangkitkan perhatian (attention). Dalam hal ini pada diri seorang da'i harus menimbulkan daya tarik (source attactiveness).
# Sikap da'i berusaha menciptakan kesamaan atau menyamakan diri deengan mad'u sehingga menimbulkan simpati mad'u pada da'i.
# Dalam membangkitkan perhatian hindarkan kemunculan himbauan (appeal) yang negative sehingga menumbuhkan kegelisahan dan rasa takut.
# Apabila perhatian mad'u telah terbangkitkan, hendaknya disusul dengan upaya menumbuhkan minat (interest) yang merupakan derajat lebih tinggi dari perhatian.
# Minat adalah kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya hasrat (desire) untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan mad'u.
# Hasrat saja pada diri mad'u belum berarti apa-apa, sebab harus dilanjutkan dengan keputusan (decission), yakni keputusan untuk melakukan kegiatan (action) sebagaimana diharapkan da'i.

D. STRATEGI DAKWAH
Dengan strategi dakwah seorang da'i harus berfikir secara konseptual dan bertindak secara sistematik. Sebab komunikasi tersebut bersifat paradigmatik.
Paradigma adalah pola yang mencakup sejumlah komponen yang terkorelasikan secara fungsional untuk mencapai suatu tujuan.
Suatu paradigma mengandung tujuan. Dan tujuan pada paradigma tesebut , yakni "mengubah sika, opini atau pandangan dan perilaku". (to change the attitude, opinion and behavior), sehingga timbul pada diri mad'u efek afektif, efek kognitif, dan efek konatif atau behavioral.
1. Proses Dakwah
§ Dalam menyusun strategi dakwah harus menghayati proses komunikasi yang akan dilancarkan.
§ Proses dakwah harus berlangsung secara "berputar"(circular), tidak "melurus" (linear). Maksudnya, pesan yang sampai kepada mad'u efeknya dalam bentuk tanggapan mengarus menjadi umpan balik.
§ Mengevaluasi efek dari umpan balik terseut negative atau positif.
2. Da'i
§ Mendalami pengetahuan Alqur'an dan Hadits, pengetahuan huukum Islam lainnya. Sejarah nabi, ibadah, muamalah, akhlak, dan pengetahuan Islam lainnya.
§ Menggabungkan pengetahuan lama dan modern.
§ Menguasai bahasa setempat.
§ Mengetahui cara berdakwah, system pendidikan dan pengajaran, mengawasi dan mengarahkan.
§ Berakhlak mulia.
§ Para da'i harus bijaksana, dan berpenampilan yang baik.
§ Para da'i haus pandai memilih judul, dan menjauhkan yang membawa kepada keraguan.
§ Da'i adalah imam dan pemimpin.
3. Pesan Dakwah
§ Sistematis dan objektif.
§ Bahasanya ringan sesuai dengan situasi dan kondisi.
§ Tidak harus panjang lebar.
§ Pesan dakwah sesuai dengan Alqur'an dan Hadits.
§ Meyakinkan tidak meragukan.
§ Isinya menggambarkan tema pesan secara menyeluruh.
4. Media Dakwah
§ Radio
§ Mimbar
§ Televisi
§ Dan Publikasi lainnya
§ Film Teater
§ Majalah
§ Reklame
§ Surat Kabar
5. Mad'u
§ Komponen yang paling banyak meminta perhatian.
§ Sifatnya, heterogen dan kompleks.
§ Selektif dan kritis memperhatikan suatu pesan dakwah, khususnya jika berkaitan dengan kepentingannya

6. Efek Dakwah
§ Efek kognitif (cognitive effect), berhubungan dengan pikiran atau penalaran, sehingga khalayak yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak memahami, yang tadinya bingung menjadi merasa jelas. Contohnya; berita, tajuk rencana, artikel dan sebagainya.
§ Efek afektif, berkaitan dengan perasaan. Misalnya, perasaan marah, kecewa, kesal, gembira, benci dan masih banyak lagi.
§ Efek konatif (efek behavioral), bersangkutan deengan niat, tekad, upaya, usaha yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan. Efek konatif timbul setelah muncul efek kognitif dan afektif. Misalnya, seorang suami yang bertekad berkeluaga dengan dua anak saja merupakan efek konatif setelah ia menyaksikan fragmen acara televisi, betapa bahagianya beranak dua dan sebaliknya betapa repotnya beranak banyak.



Daftar Pustaka
v Hafidz, Abdullah Cholis, dkk. Dakwah Transformatif. Jakarta: PP LAKPESDAM NU. 2006.
v Effendy, Onong Uchjana. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikas. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2003.
v Syihata, Abdullah. Dakwah Islamiyah. Jakarta: Depag. 1986.

penulis : asep faiz muiz

Read More